PDIP Lagi-Lagi Keras, Minta Presiden Jokowi Diperiksa KPK, Kebijakannya Sudah Melampaui UUD
  • Jelajahi

    Copyright © Ruang Berita 7
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Bola

    PDIP Lagi-Lagi Keras, Minta Presiden Jokowi Diperiksa KPK, Kebijakannya Sudah Melampaui UUD

    Mamad
    Kamis, 30 April 2020, 2:55 PM WIB Last Updated 2020-04-30T07:55:33Z
    Bangmamad.com – Semua pihak seolah dipaksa mengalah dan menutup mata atas nama keadaan “Daruratan Kesehatan” ditengah pandemik virus corona baru atau Covid-19 di tanah air.

    Thursday, 30 April 2020 | 09:20 WIB PDIP Lagi-Lagi Keras, Minta Presiden Jokowi Diperiksa KPK, Kebijakannya Sudah Melampaui UUDNasional RESTU Presiden Jokowi menunjukkan Kartu Prakerja. Foto net Presiden Jokowi menunjukkan Kartu Prakerja. Foto net
    Termasuk soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) 1/2020 tentang Keuangan Negara dan Sistem Stabilitas Keuangan Negara Menghadapi Covid-19.

    KPK seharusnya masuk menelusuri dan mencermati lebih dalam terkait korupsi kebijakan, mulai dari prosedur, mekanisme, due process of law dari suatu kebijakan yang diambil.

    Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan dalam keterangannya, Rabu (29/4).

    “Saya mendesak pimpinan KPK untuk mencermati. Presiden harus tetap diposisikan sebagai kepala negara pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan UU,” tegasnya.

    “Apalagi perppu yang melampaui kewenangan UUD, menabrak fatsun konstitusi, menegasikan kekuasaan presiden selaku kepala negara, serta menghilangkan daulat rakyat dalam konteks keuangan negara dan politik anggaran” imbuhnya menegaskan.

    Menurut Arteria Dahlan, ring satu istana negara seharusnya memberikan informasi kepada Presiden terkait Perppu 1/2020 yang dianggap menegasikan kekuasaan kepala negara lantaran pejabat negara mendapat impunitas.

    “Apa gunanya para menteri? Kalau tidak berani ambil kebijakan disaat krisis, tidak berani jadi pagar hidupnya presiden, disuruh kerja malah minta imunitas? Lah, orang biasa juga bisa kalau begitu,” sesalnya.

    “Pembantu presiden nggak usah minta imunitas di perppu, karena tanpa perppu sekalipun mereka akan terlindung sepanjang tidak ada “mens rea” nya,” sambung Arteria Dahlan.

    Lebih lanjut, Arteria Dahlan meminta KPK segera menelusuri potensi korupsi kebijakan dalam Perppu 1/2020 tersebut. DPR, kata dia, ingin mengetahui siapa yang bermain di balik Perppu Covid-19 ini.

    “Kami tahu, kami di DPR ini walau dianggap bodoh tapi saya pastikan tidak idiot. Kami mau tahu ini mainan dan design besar siapa? Siapa yang diuntungkan, yang menjadi beneficial owner dari “Proyek Krisis Kemanusian” ini. Tugas KPK untuk mendalaminya,” kata anak buah Megawati Soekarnoputri tersebut.(sta/rmol/pojoksatu)
    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Iklan

    Terkini

    trending

    +