Jokowi Beri THR Untuk Masyarakat Berupa Kenaikan Iuran BPJS

 BPJS Kesehatan. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Ruangberita7.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan terhitung mulai 1 Juli 2020. Kabar itu tentu saja mengejutkan sebagian masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Upaya pemerintah untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan sebenarnya bukan pertama kali dilakukan. Pada awal tahun ini, pemerintah telah menaikan iuran BPJS Kesehatan yang resmi berlaku per 1 Januari 2020. Ketentuan tersebut diatur dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kala itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, masyarakat harus membayar penuh iuran yang naik sejak 1 Januari 2020.

"Kami memandang perlu kebijakan BPJS dibahas tuntas agar mendapatkan titik temu. Jadi sesuai kesepakatan di rapat, Perpres 75/2019 tetap berlaku," ungkapnya pada 6 Januari 2020.

Namun pada Maret 2020, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan yang diajukan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir, pada 2 Januari 2020. "Kabul permohonan hukum sebagian," tulis MA dalam putusannya.


Tarik ulur kenaikan iuran BPJS Kesehatan nyatanya tak berhenti sampai di situ. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II. Kenaikan iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Merujuk pada Pasal 34 Perpres tersebut, kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun ini hanya berlaku untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Bukan Pekerja (BP) kelas I dan II.

"Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I yaitu sebesar Rp 150.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama peserta," demikian bunyi Pasal 34 ayat 3 Perpres Nomor 64/2020.

"Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu sebesar Rp 100.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama peserta," demikian bunyi Pasal 34 Perpres Nomor 64/2020," demikian tertulis dalam Pasal 34 ayat 2.

Sementara untuk peserta BPJS kesehatan PBPU dan BP kelas III besaran iurannya baru akan naik pada 2021 mendatang.

"Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500,00, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35.000,00."

Pemerintah memiliki alasan sendiri untuk kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan meski saat ini masyarakat tengah terbebani akibat dampak pandemi virus corona.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara. Dia menegaskan, alasan pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Kenaikan iuran ini demi menjaga keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan.

"Sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan, dan tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan," jelas Airlangga dalam video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi.

Meski iuran naik, Airlangga memastikan bahwa pemerintah tetap memberikan subsidi. Subsidi dan iuran tetap diperlukan agar operasional BPJS Kesehatan dapat terus berjalan.

"Nah ini yang tetap diberikan subsidi. Sedangkan yang lain tentu menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan daripada operasi BPJS Kesehatan," tutur dia.

Kondisi BPJS Kesehatan
Logo BPJS Kesehatan

Masalah keuangan di tubuh BPJS Kesehatan bukan hal baru. Data terbaru per 13 Mei 2020, BPJS Kesehatan tercatat memiliki utang klaim yang jatuh tempo ke rumah sakit sekitar Rp 4,4 triliun.

Hal tersebut diungkapkan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kemenkeu, Kunta Dasa dalam media briefing Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kamis (14/5/2020). "Kondisi BPJS ini perlu ada perbaikan dan perlu ada upaya-upaya untuk mengurangi defisit BPJS," jelas dia.

Lebih lanjut, Kunta memaparkan rincian klaim BPJS, diantaranya untuk outstanding klaim mencapai Rp 6,212 miliar, merupakan klaim yang masih dalam proses verifikasi.

Klaim yang belum jatuh tempo sebesar Rp 1,031 miliar, sudah jatuh tempo Rp 4,443 miliar, dan klaim yang sudah dibayar sejak 2018 senilai total Rp 192,539 miliar.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memiliki masalah yang pelik terkait defisit yang dialami. Akibat batalnya kenaikan iuran, defisit tersebut semakin membengkak.

"Dampak putusan MA dengan dibatalkannya pasal 24, kondisi keuangan DJS kesehatan tahun 2020 diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp 6,9 triliun, termasuk menampung carry over defisit tahun 2019 sekitar Rp 15,5 triliun," papar dia.

Bahkan mulai 2021, BPJS Kesehatan akan mengalami defisit yang semakin melebar, sehingga perlu langkah signifikan untuk menjaga kesinambungan program. 

Di sisi lain, negara juga masih harus menanggung ratusan juta peserta BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, per 30 April 2020, negara telah membayar untuk 132.600.906 jiwa.

Jumlah ini terdiri dari penerima bantuan iuran (miskin tidak mampu) sebanyak 96.536.203 jiwa, dan 36.064.703 jiwa merupakan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda.

"Kita melihat angkanya dahsyat, bagaimana Pak Jokowi berkomitmen untuk membiayai masyarakat miskin baik, yang pemerintah pusat maupun yang pemerintah daerah," jelas dia.

Ia menilai, melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020, pemerintah hadir lebih banyak dalam menjamin keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Sebetulnya, kehadiran Perpres ini justru mengembalikan nilai-nilai fundamenetal dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," ujarnya. (L6S)

Posting Komentar untuk "Jokowi Beri THR Untuk Masyarakat Berupa Kenaikan Iuran BPJS"

Berlangganan via Email