Kuasa Hukum: Ada Pihak Sengaja Ingin Mendiskreditkan OSO

Kuasa hukum Raja Sapta Oktohari menyebut ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin mendiskreditkan Oesman Sapta Odang (OSO) dalam sengketa PT Mahkota. (Foto: iNews.id).

Ruangberita7.com – Kuasa hukum Raja Sapta Oktohari, Welfrid Silalahi, memastikan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) tidak terlibat sengketa korporasi. Menurutnya, ada pihak-pihak yang sengaja ingin mendiskreditkan OSO.

Welfried menegaskan, pemberitaan seputar kasus yang menyeret nama OSO dan kliennya, Raja Sapta Oktohari (RSO) terkait kasus PT Mahkota Properti Indo Permata (MPIP) dan PT Mahkota Properti Indo Senayan (MPIS) sarat penyesatan informasi. Padahal berita itu sama sekali tidak benar.

“Pertama, sedang ada yang berupaya membangun opini bahwa OSO terlibat dalam kasus ini, itu tidak benar sama sekali. Ditelusuri dari sisi manapun tidak ada nama Pak OSO dalam kasus ini,” kata Welfried saat dihubungi, Minggu (31/5/2020).

Dia menuturkan, menyeret nama OSO dalam kasus ini merupakan upaya yang sengaja dibangun untuk mendiskreditkan nama baiknya sebagai tokoh publik. Kasus hukum ini merupakan sengketa korporasi, di mana OSO sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Bahkan, kata dia, OSO Sekuritas pun tidak ada kaitannya sehingga patut diduga ada pihak yang sengaja ingin menghancurkan nama OSO.

“Kekeliruan kedua terkait dengan pemberitaan bahwa ada keterlibatan Raja Sapta Oktohari dalam kasus ini, perlu diketahui bahwa saat ini RSO sudah tidak lagi menjabat sebagai direktur utama PT MPIP,”ucap Welfrid.

Menurutnya, pemberitaan mengenai sengketa korporasi tersebut menguat ketika ada pihak yang sedang melaporkan RSO ke polisi atas dugaan penipuan. Dalam konteks ini, RSO menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Namun, kata dia, ada pihak yang sengaja menggiring opini di media sosial dan berita bahwa seolah-olah RSO melakukan tindak penipuan dengan mendahului proses hukum yang edang berlangsung. Atas dasar itu, RSO telah melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik itu ke pihak kepolisian.

Mengenai solusi persoalan bisnis PT Mahkota, Welfrid Silalahi memberikan klarifikasi. Dia menerangkan, saat ini sedang berlangsung proses pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Adapun hasil dari PKPU tersebut kelak akan lahir keputusan restrukturisasi yang menjadi solusi bagi semua pihak.

“Sejak awal PT MPIP tidak akan lari dari tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku,” Welfrid.

Karena itu, dia juga menyangkal pembentukan opini yang menyebutkan seolah-olah PT MPIP melakukan penipuan terhadap investornya. Opini tersebut sama sekali tidak benar.

“Dana dari masyarakat telah diinvestasikan pada proyek dan saham yg memiliki nilai bisnis yg menguntungkan dan atas investasi tersebut investor sudah menikmati dalam bentuk bunga. Ketika terjadi krisis yang menimpa bisnis properti dan pasar modal sejak semester dua 2018 perusahaan masih terus melaksanakan kewajiban sampai badai Covid 19 datang di tahun 2020,”ujarnya.

Welfrid juga menegaskan, penting diketahui aset yang dimiliki perusahaan akan dapat membayar investasi investor dalam hal restrukturisasi bisnis sudah bisa dilaksanakan seiring membaiknya perekonomian dan meredanya badai Covid-19.

Terkait dengan situasi pandemi, dia menekankan, semua sektor usaha dan investasi mengalami krisis. Tapi PT MPIP dan MPIS selalu beritikad baik untuk mencari solusi dan tidak pernah berpikir untuk mangkir dari kewajibannya.

“Sangat disayangkan jika ada segelintir pihak yang memanfaatkan momentum ini justru untuk melakukan tindakan yang terlihat tidak peka terhadap krisis nasional dan dunia ini. Saya sebutkan segelintir karena faktanya lebih dari 90 persen investor, setuju untuk menunggu hasil PKPU yang sedang berlangsung,” tuturnya.(inews)

Posting Komentar untuk "Kuasa Hukum: Ada Pihak Sengaja Ingin Mendiskreditkan OSO"

Berlangganan via Email