BUMN Wajib Kembalikan Dana Talangan ke Pemerintah

Karyawan menghitung uang rupiah dan dolar AS di Bank Mandiri Syariah, Jakarta, Senin (20/4/2020). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Ruangberita7.com - Pemerintah memberikan dana talangan kepada lima BUMN demi mendorong pemulihan ekonomi nasional. Total dana talangan tersebut mencapai Rp 19,65 triliun.  

Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan, dana talangan tersebut wajib dikembalikan ke pemerintah. Sebab menurutnya, dana talangan tersebut seperti investasi pemerintah pada lima perusahaan pelat merah.  
“Itu akan diperlakukan sebagai investasi pemerintah pada BUMN tersebut yang tidak permanen. Artinya punya jangka waktu dan setelah itu harus dikembalikan ke pemerintah,” kata Isa dalam video conference, Jumat (12/6).

Jika mengacu pada skema investasi, tentunya pihak investor mengharapkan adanya imbal hasil atau bunga. Namun, otoritas fiskal juga enggan menjelaskan lebih lanjut terkait pemberian bunga pada dana talangan.  

Meski demikian, Isa belum mengetahui lebih detail mengenai mekanisme dana talangan. Sebab hal ini masih didesain oleh Kementerian BUMN.  

“Apakah nanti modelnya ada perjanjian investasi tertentu atau pinjaman, itu kita tunggu sampai temen-temen dari Kementerian BUMN selesai mendesain yang tepatnya seperti apa,” jelasnya. 

Dia pun memastikan, pihaknya akan selalu berhati-hati sebelum mencairkan dana talangan untuk lima BUMN tersebut. Isa pun tak ingin dana talangan itu justru digunakan untuk membayar kewajiban BUMN.  

“Ini selalu kita handle dengan care, hati-hati, kita pasti selalu konsultasi dengan banyak pihak sebelum cairkan atau meluncurkan dana talangan. Karena memang banyak yang sudah mengingatkan, jangan sampai dana talangan dipakai hanya untuk bayar utang BUMN bersangkutan. Ini jadi perhatian Kemenkeu dan BUMN. Kita sedang persiapkan,” tambahnya.  

Menteri BUMN Erick Thohir melantik pejabat kementerian BUMN. Foto: Kementerian BUMN

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan, dana talangan itu diberikan sebagai stimulus modal kerja untuk BUMN dalam jangka menengah-pendek. Akan tetapi, dana talangan itu harus dikembalikan ke pemerintah berserta bunganya.  

“Dana talangan seperti pinjaman umum lainnya yang harus dikembalikan plus bunga. Kalau bisa bunga 1 persen, ada bunga,” kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/6).

Secara rinci, pemerintah memberikan dana talangan kepada lima BUMN, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 8,5 triliun, Perum Perumnas (Persero) sebesar Rp 650 miliar; dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 3,5 triliun.  

Selain itu, dana talangan juga diberikan ke PT Perkebunan Nusantara (Persero) sebesar Rp 4 triliun serta PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebesar Rp 3 triliun.
Sumber : Kumparan

Posting Komentar untuk "BUMN Wajib Kembalikan Dana Talangan ke Pemerintah"

Berlangganan via Email