Data Dianggap Beda, ‘Marah’-nya Jokowi Perlu Diklarifikasi

Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato di Sidang Paripurna Kabinet.
Ruangberita7.com - Terkait dengan dipublikasikannya ‘kegeraman' Presiden Jokowi terhadap kinerja para pembantunya, ekonom INDEF Dradjad Wibowo, justru mempertanyakan akurasi data yang disampaikan.

"Soal marahnya Bapak Presiden, saya bermaksud klarifikasi data dulu. Penyerapan anggaran kesehatan oleh Presiden disebut 1,53 persen. Anggarannya Rp 75 triliun,” kata Dradjad kepada Republika.co.id, yang dihubungi Republika melalui watsapp, Selasa (30/6).

Untuk akurasi, kata Dradjad, ia memakai Lampiran Perpres 54/2020. Di halaman 15 terdapat rincian belanja Pemerintah Pusat. Untuk Kementerian Kesehatan disebut anggarannya semula Rp 57,4 triliun, berubah menjadi Rp 76,5 triliun. Jadi ada kenaikan Rp 19,1 triliun.

"Nah anggaran kesehatan yang disebut Presiden Rp 75 triliun itu dokumennya pakai Perpres atau ada dokumen lain?” ungkap Dradjad.

Lalu kalau penyerapannya hanya 1,53 persen, lanjut Dradjad, apa mungkin sampai Juni penyerapannya hanya segitu?.  "Apakah ini hanya tentang belanja modal? Atau apa?” lanjut Dradjad.

Pada 17 Juni lalu, ungkap Dradjad, ia menjadi narsum di salah satu TV swasta. Saat itu Dradjad mengangkat isu tentang anggaran Kementerian Kesehatan. Narsum dari pemerintah yang saat itu hadir  stafsus Menkeu Yustinus Prastowo dan  Prof Firmansyah, menyebutkan data 1,53 persen dan Rp 75 triliun.

"Saat itu saya sempat tanya, apa benar datanya mas? Masak hanya 1,53 persen, itu kan tidak masuk akal. Ini dihitung dari anggaran yg mana? Sayang waktu itu kami belum sempat klarifikasi data tersebut,” kata Ketua Dewan Pakar PAN tersebut.

Dari hal ini, Dradjad menduga data yang disampaikan Presiden berasal dari Kemenkeu. Karena Presiden Jokowi mengangkatnya dalam rapat kabinet besoknya,  yaitu tanggal 18 Juni 2020.

Namun di DPR, Kemenkes menyampaikan hal yang berbeda. Mereka menyebut penyerapan sudah 47 persen. "Mungkinkah hitungannya dari jenis anggaran yang berbeda?” ungkapnya.

Karena itu, Dradjad berharap data ini diklarifikasi. Karena, Presiden sudah terlihat ‘memarahi’ kabinet dan videonya beredar di publik. Republika

Posting Komentar untuk "Data Dianggap Beda, ‘Marah’-nya Jokowi Perlu Diklarifikasi"

Berlangganan via Email