KPK Minta Gubernur Banten agar Tertibkan Ratusan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Ilustrasi KPK. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Ruangberita7.com - Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, meminta Gubernur Banten Wahidin Halim mempercepat penertiban aset-aset Pemprov Banten yang masih bermasalah.  

Permintaan itu disampaikan Ghufron dalam rapat koordinasi dengan Wahidin di Kantor Gubernur Banten pada Kamis (11/6). 

"KPK akan mendukung dan mengawal proses penuntasan aset-aset yang masih bermasalah di wilayah Banten," ucap Ghufron dalam keterangannya. 

Ghufron menyebut berdasarkan catatan KPK, jumlah keseluruhan aset bermasalah di wilayah Banten sebanyak 1.709. Jumlah itu termasuk ratusan aset Pemprov Banten yang masih dikuasai pihak ketiga.  

"Terdapat 100 jenis aset yang masih dikuasai oleh pihak ketiga, 251 jenis aset di daerah pemekaran baru serta 1.358 jenis aset fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang belum diserahkan oleh pengembang perumahan kepada pemda, baik pemprov maupun kabupaten/kota di Banten," jelas Ghufron. 

Komisioner KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/3). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Ghufron menambahkan hingga April 2020, kemajuan kegiatan sertifikasi aset yang sudah tercatat Pemda di seluruh Banten masih relatif rendah, yakni 17,61 persen. Ia meminta sertifikasi aset dipercepat. 

"Dari total jumlah aset daerah Banten yang sudah tercatat, yaitu sebanyak 20.874 dengan nilai Rp 35,2 triliun. Jumlah aset yang sudah bersertifikat baru 3.675 dan yang belum bersertifikat sebanyak 17.199 jenis aset," sebutnya.

Selain persoalan aset, dalam kesempatan itu Ghufron juga meminta biaya penanganan corona di Banten digunakan sebaik mungkin dan tidak ada upaya rasuah.  

Ghufron menyatakan, KPK telah berkoordinasi dengan Pemprov Banten dan Pemkab/Pemkot di Banten terkait refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan corona. 

"KPK selanjutnya akan memberikan rekomendasi kepada Pemda Banten bila berdasarkan hasil pemantauan ditemukan ketidakwajaran dalam alokasi anggaran atau penyaluran bantuan penanganan pandemi COVID-19," ujar Ghufron. 

Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang, Kamis (12/3).  Foto: ANTARA/Mulyana

Diketahui, Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran dalam percepatan penanganan COVID-19 senilai Rp 2,9 triliun dengan alokasi terbesar untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 1,8 triliun. 

Selanjutnya, penanganan kesehatan Rp 664 miliar, pemulihan ekonomi Rp298 miliar, dukungan industri dan UMKM Rp 5 miliar, dan alokasi lainnya Rp 162 miliar. 

Sementara terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di Banten, KPK telah menerima total 17 keluhan di wilayah Banten hingga 8 Juni melalui aplikasi pelaporan "JAGA Bansos". 

 "Keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat Banten adalah tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar. Kami sudah teruskan keluhan tersebut agar segera dapat ditindaklanjuti laporan masyarakat ini," tutupnya.
Sumber : Kumparan

Posting Komentar untuk "KPK Minta Gubernur Banten agar Tertibkan Ratusan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga"

Berlangganan via Email